TERITORIAL24.COM, MEDAN – Fraksi Hanura-PKB DPRD Kota Medan mendesak Wali Kota Medan, Rico Waas, untuk mengevaluasi biaya pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus izin tersebut dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sekretaris Fraksi Hanura-PKB, Lailatul Badri, menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Medan, Selasa (10/6/2025).
Ia menyoroti tingginya biaya pengurusan PBG yang dapat mencapai Rp15 juta, sementara retribusi hanya sebesar Rp5 juta, sehingga masyarakat enggan mengurus izin tersebut.
Lailatul Badri juga mengkritisi kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) yang dinilai tidak sejalan dalam menangani persoalan PBG.
Ia menyebutkan masih maraknya bangunan tanpa PBG, ketidaksesuaian antara PBG dengan realitas bangunan, lambannya pengurusan, hingga terjadinya pembiaran.
Menurutnya, ada oknum yang mendirikan bangunan tanpa PBG atau dengan izin yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Selain itu, Lailatul Badri mengkritisi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan yang tidak berani menindak bangunan yang tidak memiliki izin.
Ia menyebutkan bahwa banyak bangunan yang tidak berizin dan tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan, namun Satpol PP tidak melakukan tindakan tegas. Sebagai contoh, ia menyebutkan sebuah bangunan di lingkungan tempat tinggalnya yang memiliki izin untuk empat lantai, namun dibangun menjadi sembilan lantai tanpa ada tindakan dari Satpol PP.
Fraksi Hanura-PKB juga menyoroti kinerja Dinas Perhubungan Kota Medan yang lamban dalam menjalankan instruksi “Zero Lampu Padam” yang digagas oleh Wali Kota Medan.
Masyarakat masih mengeluhkan kerusakan dan padamnya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), namun Dinas Perhubungan belum cepat merespons keluhan tersebut.
Selain itu, Fraksi Hanura-PKB mengingatkan akan persoalan program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Medan.
