Kota Medan

Rommy Van Boy Desak Kepala UPT SDABMBK Kota Medan Mundur Jika Tak Mampu Berikan Kinerja Optimal

155
×

Rommy Van Boy Desak Kepala UPT SDABMBK Kota Medan Mundur Jika Tak Mampu Berikan Kinerja Optimal

Sebarkan artikel ini

TERITORIAL24.COM, MEDAN – Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Rommy Van Boy, menuntut Kepala UPT SDABMBK Kota Medan untuk mundur jika tidak mampu memberikan kinerja yang optimal dalam menangani keluhan masyarakat terkait infrastruktur, khususnya jalan dan drainase.

Tuntutan ini disampaikan Rommy terkait buruknya respons UPT Medan Polonia terhadap keluhan warga, yang semakin memprihatinkan, terutama saat musim hujan.

Rommy mengkritik lambannya penanganan masalah infrastruktur, terutama di kawasan Medan Sunggal dan Jalan T. Cik Ditiro, Kelurahan Madras Hulu.

Warga di kedua kawasan tersebut mengeluhkan rusaknya jalan dan saluran air yang tidak kunjung diperbaiki meski sudah dilaporkan lebih dari satu setengah tahun lalu. “Jalan di Medan Sunggal sudah rusak parah. Setiap hujan, langsung banjir. Peta lokasi dan foto-fotonya sudah diserahkan, tapi tetap saja tidak ada tindakan,” ujar Rommy dengan nada kecewa.

Rommy juga menyoroti kondisi saluran air di Jalan T. Cik Ditiro yang rusak parah, dengan bronjong yang roboh dan menyebabkan banjir.

“Saluran air yang rusak ini sudah lama dilaporkan, tapi tetap tidak direspons. Ini menunjukkan betapa buruknya koordinasi di UPT SDABMBK Medan Polonia,” tambahnya.

Lebih lanjut, Rommy menegaskan bahwa Kepala UPT Medan Polonia harus bertanggung jawab atas lambannya penanganan keluhan masyarakat.

“Jika tidak bisa bekerja dengan cepat, lebih baik mundur. Jangan biarkan warga terus menjadi korban karena ketidakbecusan dalam menangani masalah infrastruktur,” tegas Rommy.

Politisi dari Fraksi Golkar ini juga mendesak Kepala Dinas SDABMBK untuk segera mengevaluasi seluruh kinerja UPT di Kota Medan, terutama UPT Medan Polonia, dan mempertimbangkan pergantian pimpinan jika kinerja tetap buruk. “Jangan tunggu viral baru dikerjakan,” ujarnya.

Terkait alasan pengalihan anggaran yang digunakan UPT SDABMBK sebagai alasan penundaan perbaikan, Rommy menegaskan bahwa ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat.

“Jika anggaran dialihkan, harus ada solusi lain. Jangan sampai warga terus menjadi korban,” tambahnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *