Nasional

Sanksi Jangan Tebang Pilih:GMPB Desak Pemkab Bogor Copot Pejabat Donatur KPK Gadungan

425
×

Sanksi Jangan Tebang Pilih:GMPB Desak Pemkab Bogor Copot Pejabat Donatur KPK Gadungan

Sebarkan artikel ini

Skandal "Uang Pelicin" Pejabat Inisial Y dan W Jadi Ujian Nyali Pj Bupati: Urusan Ranjang Dipecat, Urusan Suap Kok Selamat?

TERITORIAL24.COM,BOGOR – Aroma tak sedap kembali menyengat dari lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Belum kering pembicaraan publik soal pencopotan dua pejabat Dinas Pendidikan akibat skandal asmara terlarang, kini Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB) kembali “bernyanyi” lantang.

Kali ini, bidikannya lebih tajam: dugaan keterlibatan oknum pejabat dalam skandal suap kepada anggota KPK gadungan.

Ketua GMPB, Muhammad Ikbal Ramadhan, secara blak-blakan meminta Pemkab Bogor tidak “pilih kasih” dalam mengayunkan pedang disiplin.

Jika urusan ranjang bisa berujung pemecatan, maka urusan “uang pelicin” untuk menutupi borok jabatan seharusnya mendapat ganjaran yang lebih telak.

Sorotan tajam tertuju pada dua oknum pejabat berinisial Y dan W. Keduanya diduga kuat terseret dalam pusaran kasus suap terhadap Yusuf Sulaeman—pria nekat yang mengaku-ngaku sebagai utusan gedung merah putih (KPK).

“Kami minta Y dan W dicopot! Jangan cuma urusan asmara yang ditindak tegas. Dugaan suap kepada KPK gadungan ini adalah tamparan keras bagi integritas ASN di Bogor,” cetus Ikbal kepada awak media, Jumat (26/12/2025).

Logika sederhana pun dilempar ke ruang publik. Ikbal mempertanyakan motif di balik “kedermawanan” oknum pejabat tersebut kepada sang penipu.

“Pertanyaannya receh saja: kalau memang bersih, kenapa harus risih sampai menyuap? Orang tidak akan kasih makan singa kalau tidak takut dimakan. Ini yang harus dibuka transparan, apa yang coba mereka tutupi?” sindirnya pedas.

Tak berhenti di situ, GMPB juga mencium aroma janggal dalam karier Y dan W.

Di tengah isu miring yang berembus, keduanya justru dikabarkan menikmati kursi empuk promosi jabatan. Hal ini sontak membuat publik mengernyitkan dahi.

GMPB mendesak Kepala Badan Pengembangan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Bogor untuk tidak “main mata” dan segera memberikan penjelasan terbuka.

Apa standar prestasi yang digunakan? Apakah etika dan rekam jejak tidak lagi menjadi variabel dalam promosi jabatan di Bumi Tegar Beriman?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *