“Transparansi BPKSDM dipertaruhkan. Jangan sampai publik mengira ada ‘jalur belakang’ atau pembiaran terhadap maladministrasi. Jangan sampai promosi jabatan malah jadi hadiah bagi mereka yang bermasalah,” tegas Ikbal.
GMPB menegaskan akan terus mengawal kasus ini sebagai “anjing penjaga” integritas daerah.
Mereka menuntut aparat penegak hukum dan pengawas internal untuk tidak sekadar formalitas dalam melakukan pemeriksaan.
Publik kini menunggu: apakah Pemkab Bogor berani bertindak tegak lurus tanpa pandang bulu, atau justru membiarkan benalu birokrasi terus tumbuh subur di balik meja-meja kekuasaan***(Tim)
