Waspadai Standar Ganda dalam Politik
Dalam forum tersebut, Taufik juga mengingatkan bahaya standar ganda dalam kehidupan politik.
Menurutnya, kader tidak boleh mudah mengkritik persoalan etika dan moral pihak lain, tetapi pada saat yang sama memberikan toleransi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh diri sendiri maupun kelompoknya.
“Ketajaman kritik harus dibarengi dengan ketegasan melakukan koreksi terhadap diri sendiri,” menjadi pesan penting yang ditekankan dalam pembahasan tersebut.
Konsistensi antara ucapan dan tindakan juga dinilai menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat.
Apa yang disampaikan dalam ruang dakwah, menurutnya, harus tercermin dalam setiap keputusan politik, termasuk ketika menjalankan fungsi legislasi, penganggaran maupun pengawasan.
Jangan Biarkan Penyimpangan Menjadi Kebiasaan
FGD juga menyoroti fenomena normalisasi penyimpangan yang berpotensi muncul dalam lingkungan birokrasi dan politik.
Hal-hal yang semestinya dipandang sebagai pelanggaran etika, seperti pemberian uang pelicin atau komisi yang tidak semestinya, terkadang dapat dianggap sebagai sesuatu yang lumrah apabila terus dibiarkan.
Karena itu, kader didorong memiliki keberanian untuk mengatakan “tidak” sejak awal terhadap praktik-praktik yang berpotensi merusak integritas.
Selain menjaga diri sendiri, para kader juga didorong untuk membangun budaya saling mengingatkan.
Prinsip tawashau bil haq atau saling menasihati dalam kebenaran dinilai penting diterapkan dalam kehidupan organisasi maupun ketika menjalankan amanah sebagai pejabat publik.
Dengan demikian, kritik dan koreksi internal tidak dipandang sebagai bentuk menjatuhkan sesama kader, melainkan sebagai mekanisme untuk menjaga kehormatan bersama.
Jabatan Publik Bukan Jalan Mencari Kekayaan
Tantangan lain yang dibahas adalah tekanan sosial dan politik yang dihadapi kader ketika menjalankan amanah di tengah tingginya biaya politik dan tuntutan masyarakat.
Dalam kondisi tersebut, kader dituntut tetap kreatif mencari solusi politik tanpa mengorbankan prinsip moral maupun menjual kewenangan yang dimilikinya.
