Menurut mereka, istilah yang tepat adalah “belum dilakukan” karena masih adanya disharmonisasi aturan antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian BUMN.
Mereka menjelaskan, regulasi ATR/BPN mensyaratkan persetujuan RUPS atau Menteri BUMN beserta kompensasi yang layak, sementara Surat Edaran Menteri BUMN melarang pemindahtanganan aset tanpa kompensasi.
“Terdakwa tidak memiliki kewenangan menerbitkan petunjuk teknis ataupun memaksa BUMN melanggar aturan internalnya sendiri.
Mengkriminalisasi terdakwa atas proses koordinasi antar-kementerian yang masih berjalan merupakan tindakan yang tidak adil,” kata anggota tim penasihat hukum, Polikarpus Bayu Prasetio, S.H.
Dari sisi pembuktian kerugian negara, penasihat hukum menolak nilai kerugian sebesar Rp263,4 miliar yang didalilkan JPU. Mereka menilai perhitungan tersebut cacat dari sisi kewenangan, prosedur, maupun substansi.
Menurut mereka, penghitungan kerugian negara dilakukan oleh KAP Tarmizi Achmad, bukan BPK sebagai lembaga yang dinilai memiliki kewenangan konstitusional.
Selain itu, pemeriksaan disebut hanya berbasis Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanpa verifikasi langsung dan menggunakan proyeksi kerugian di masa depan, bukan kerugian nyata.
Hal itu diperkuat oleh keterangan ahli administrasi dan keuangan negara, Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, yang menyebut pemeriksaan kerugian negara harus dilakukan melalui verifikasi langsung terhadap pihak terkait.
“Ini adalah potential loss, bukan actual loss. Bahkan ahli JPU mengakui SK masih berlaku, negara masih memiliki hak tagih, dan BPK yang berwenang menetapkan kerugian negara,” ujar tim penasihat hukum dalam pleidoinya.
Tim penasihat hukum juga menilai seluruh SK HGB yang menjadi objek perkara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang hingga kini belum pernah dibatalkan maupun digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Mereka berpendapat, berdasarkan asas presumptio iustae causa, setiap KTUN yang belum dibatalkan harus dianggap sah. Ahli administrasi negara yang dihadirkan juga menyebut penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang dalam KTUN merupakan kewenangan absolut PTUN, bukan Pengadilan Tipikor.
