• Nilai Indeks Reformasi Birokrasi : Mendapatkan predikat atau nilai tinggi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Berdasarkan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tanjungbalai berada di angka 68,90 dengan predikat “B” (Baik)
• Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) : Raihan predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama bertahun-tahun berturut-turut sebagai bukti nyata tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
Sejak tahun 2023 hingga 2025, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemko Tanjungbalai meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Utara
• Penerapan Sistem Merit : Pengisian jabatan struktural berdasarkan kompetensi, kinerja, dan rekam jejak yang ketat, bukan berdasarkan kedekatan politik. Sebelumnya, jabatan masih diisi oleh ASN sebagai pelaksana tugas, memasuki tahun 2026 saat ini telah diisi dengan para ASN yang dilantik sebagai pejabat defenitif di OPD masing-masing dan memastikan prinsip the right man on the right place benar-benar terwujud sesuai PermenPANRB No. 19 Tahun 2025 dengan indikator Kompetensi & Kinerja, Penghapusan Politisasi Birokrasi (Penempatan dan promosi murni didasarkan pada rekam jejak, prestasi, dan kebutuhan organisasi, bukan pada kedekatan dengan kepala daerah atau afiliasi politik tertentu), dengan tegas Wali Kota menegaskan hal ini saat melantik para pejabat baik Pejabat Tinggi Pratama, Adm inistrator dan Pengawas, tidak ada lagi ini orangnya Wali Kota sebelumnya dan yang dilantik orangnya Wali Kota sekarang
• Layanan Pengaduan Responsif : Adanya platform pelaporan warga yang terintegrasi (seperti aplikasi cepat tanggap), di mana walikota dapat langsung memonitor penyelesaian masalah di tingkat kelurahan.
