Rifki menambahkan, bakal calon Ketua DKP juga wajib melampirkan kartu anggota PWI secara fisik sebanyak 10 persen dari Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Bagi Anggota Biasa yang sedang dalam proses perpanjangan kartu atau telah masuk dalam DPS, dukungan terhadap bakal calon Ketua DKP dapat diberikan dengan menandatangani formulir dukungan yang disediakan.
Khairul Muslim: DKP Harus Menjadi Penjaga Etika dan Moral
Sementara itu, Khairul Muslim, yang berasal dari Kabupaten Batubara, menyatakan sedang mempersiapkan berkas persyaratan untuk melengkapi proses pencalonannya sebagai Ketua DKP PWI Sumut.
Ia berharap mendapatkan dukungan dari rekan-rekan sesama anggota PWI untuk mengemban amanah di lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga kehormatan organisasi dan menegakkan kode etik jurnalistik.
“Insya Allah, kawan-kawan mendukung pencalonan saya di lembaga pengawal dan penegak etik serta moral,” ujar Khairul.
Menurutnya, proses pemilihan dalam Konferprov PWI Sumut harus menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi organisasi yang berintegritas.
“Yang penting kita berkomitmen terhadap demokrasi di PWI, tentunya demokrasi yang berintegritas. Apalagi DKP berfungsi sebagai penegak moral dan penjaga kode etik jurnalistik,” tegasnya.
Khairul menilai, keberadaan DKP sangat strategis dalam menjaga marwah profesi wartawan. Karena itu, lembaga tersebut harus mampu menjalankan fungsi pengawasan etik secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.
Rekam Jejak Organisasi dan Profesional
Khairul Muslim memiliki pengalaman panjang di dunia jurnalistik dan organisasi kewartawanan. Saat ini, ia tercatat sebagai Anggota Biasa PWI Sumut dengan nomor kartu 02.00.8758.98B.
Dalam perjalanan kariernya, Khairul pernah menjadi redaktur Harian Medan Pos pada 1990–2015. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris PWI Sumut periode 2005–2010 serta Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sumut selama dua periode, yakni 2010–2015 dan 2015–2020.
Di bidang kompetensi jurnalistik, Khairul mengantongi sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) tingkat utama yang diterbitkan melalui PWI dan Dewan Pers.
