Dalam pembahasan tersebut, jumlah pelanggan rumah tangga Tirtanadi disebut mencapai sekitar 562.000 pelanggan.
Usman juga menyoroti potensi margin kotor perusahaan yang berdasarkan perhitungan yang disampaikan berada pada kisaran Rp400–450 miliar per tahun, sementara kontribusi yang disampaikan sekitar Rp45 miliar.
Menurut Usman, kondisi tersebut perlu dievaluasi agar pengelolaan Tirtanadi semakin efektif dan memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Jika direktur yang sekarang tidak bisa lagi mengurus Tirtanadi mundur saja Pak, kita ingin yang serius mengurus Sumatera Utara,” tegas Usman dalam forum tersebut.
Aspirasi Warga Dibawa ke Tindak Lanjut
Pengawasan terhadap pelayanan air bersih kemudian berlanjut melalui penyerapan aspirasi masyarakat dalam Reses III DPRD Sumatera Utara di kawasan Pulo Brayan.
Dalam reses tersebut, sejumlah warga menyampaikan persoalan pelayanan air bersih.
Warga Perumnas Helvetia, Jalan Nusa Indah Raya, misalnya, mengeluhkan kondisi air yang kotor.
Sementara warga Jalan Karya Setia menyampaikan bahwa aliran air ke rumah mereka masih kecil.
Aspirasi itu kemudian ditindaklanjuti Usman dengan menghubungi pihak Tirtanadi, dalam hal ini Nurdin, dan menghubungkannya langsung dengan masyarakat.
Dalam komunikasi tersebut, seorang warga menyampaikan bahwa jaringan pipa distribusi berukuran besar sebenarnya telah terpasang sejak sekitar dua tahun sebelumnya. Namun, air belum juga mengalir ke rumah warga.
Pihak Tirtanadi kemudian mengarahkan masyarakat untuk segera melakukan pendaftaran sebagai pelanggan.
Biaya Jaringan Tak Lagi Sepenuhnya Dibebankan kepada Warga
Bagi Usman, kebijakan pembiayaan jaringan distribusi oleh Tirtanadi menjadi bagian penting dalam menjawab persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat.
Pasalnya, pembangunan jaringan distribusi kerap menjadi salah satu kendala ketika masyarakat ingin memperoleh sambungan air bersih, terutama bagi warga yang berada di kawasan yang belum memiliki jaringan menuju permukiman.
