TERITORIAL24.COM, SUKABUMI-Petani singkong di Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, menghadapi tekanan berat akibat turunnya harga singkong hingga di bawah Rp900 per kilogram.Padahal, biasanya ketika stok singkong di pasaran menipis, harga akan naik,Sabtu(1/2/2025).
Namun, kali ini harga justru tetap rendah, menimbulkan dugaan adanya faktor eksternal yang mempengaruhi harga di tingkat petani.
Menanggapi kondisi ini, anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet, bertemu dengan para petani untuk mendengar langsung keluhan mereka.
Ia menduga bahwa salah satu penyebab utama anjloknya harga singkong adalah impor tapioka. Berdasarkan data tahun 2024, Indonesia mengimpor 267.062 ton tapioka dengan nilai mencapai USD 144 juta atau sekitar Rp2,2 triliun.
“Kebijakan impor tapioka ini sangat merugikan petani dalam negeri. Ketika stok singkong lokal terbatas, seharusnya harga di tingkat petani meningkat, bukan malah jatuh. Ini perlu ditelusuri lebih lanjut agar kebijakan yang ada tidak merugikan petani singkong kita,” tegas Slamet.
Petani Terhimpit Biaya Produksi
Selain harga yang anjlok, petani singkong juga menghadapi permasalahan tingginya biaya operasional.
Berdasarkan perhitungan petani, biaya menanam singkong mencapai Rp15 juta per hektare per masa panen.
Dengan harga jual saat ini yang hanya Rp900 per kilogram, dan hasil panen sekitar 17,5 ton per hektare, petani hanya memperoleh pendapatan sekitar Rp15,7 juta per hektare.
Pendapatan ini hampir sama dengan biaya produksi, bahkan harus dipotong biaya sewa lahan sebesar 10% serta biaya angkutan.
Sebaliknya, jika harga singkong berada di angka Rp1.500 per kilogram, petani dapat memperoleh pendapatan sekitar Rp26 juta per hektare.
Dengan harga tersebut, petani masih memiliki keuntungan yang cukup untuk keberlanjutan usahanya.
Pemerintah Diminta Tetapkan Harga Standar Singkong
Melihat situasi ini, Slamet mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis guna melindungi petani singkong dari kerugian lebih besar.
“Petani singkong saat ini semakin terhimpit. Mereka tidak memiliki daya tawar terhadap tengkulak, sementara biaya operasional terus meningkat.”
