Dengan semangat tersebut, Fraksi PKS DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan menerima dengan catatan Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.***
Pandangan Akhir Fraksi PKS: APBD Harus Berorientasi pada Manfaat Nyata bagi Rakyat
Fraksi PKS DPRD Sumut Terima Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dengan Catatan, Dorong Tata Kelola Anggaran Berbasis Nilai Publik












